WAJIB BELAJAR 12 TAHUN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)

Andri Wicaksono, Yulia Siska

Abstract


Abstract This paper seeks to present a comprehensive study of the implementation of the 9-year compulsory education program and compulsory education recommendations for children and Indonesian generations. Nine Years of Basic Education Completion is a planned, comprehensive and sustainable effort. It is implemented through various policy platform that is very clear and strong, not only in order to realize the global commitment. The results show that the provision of basic education carried out by observing the conditions and the vast Indonesian territory, with a population of, background, social, economic and cultural are extremely heterogeneous. To that end, this paper explores in depth related to 1) the implementation of the Fair 9 Years; 2); evaluation of 9-year Basic Education Fair Policy; and 3) recommendations for the implementation of 12-year fair in Indonesia.

KeywordsBasic Education Fair Policy, Basic Education Completion, implementation of 12-year fair

 

Abstrak Tulisan ini berusaha menampilkan suatu studi secara komprehensif mengenai pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun dan rekomendasi Wajib Belajar bagi anak dan generasi Indonesia. Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun merupakan upaya yang terencana, komprehensif, dan berkelanjutan.  Hal ini dilaksanakan dengan berbagai landasan kebijakan yang sangat jelas dan kuat, bukan hanya dalam rangka mewujudkan komitemen global. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan populasi, latar belakang, sosial, ekonomi dan budaya yang sangat heterogen. Untuk itu, makalah ini mengupas secara mendalam terkait dengan 1) pelaksanaan Wajar 9 Tahun; 2); evaluasi Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun; dan 3) rekomendasi untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun di Indonesia.

Kata Kunci Kebijakan Wajar Pendidikan Dasar, Penyelesaian Pendidikan Dasar, penerapan wajar 12 tahun


Full Text:

PDF

References


Bakry, Aminuddin. “Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik”, Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010

Chan, Sam M., dkk., Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Depdiknas akan Tuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun pada 2008 [Online]. Tersedia: file:///d:/wajib%20belajar%202.htm.

Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2009. Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun. Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dilema Wajib Belajar 9 Tahun [Online]. Tersedia: file:///D:/dilema%20wajib%20belajar%209%20tahun%20%C2%AB%20Tentang%20GURU.htm.

Indiryanto, Bambang. 2014. "Pendidikan Menengah Universal untuk Mempersiapkan Generasi Masa Depan". Tersedia (Online), http://ahmadramdhani61.blogspot.co.id/2014_03_01_archive.html, diunduh pada Desember 2019

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Khamdan. 2012. "Analisis kebijakan wajib belajar 9 tahun". Artikel (online), https://khamdanguru.wordpress.com, Maret 13, 2012, diunduh Desember

Komara, Moeslihat. 2008. “Implementasi Kebijakan Akselerasi Wajib Belajar Sebagai Upaya Optimalisasi Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Dasar.” Disertasi. Bandung: SPs UPI.

Marliyah, Lili. "Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Dalam Konsep Inovasi Pendidikan". Prosiding Seminar Nasional, 9 Mei 2015, hal. 547-564

PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Rachman, Taufik. 2013. “Kemdikbud Luncurkan Pendidikan Menengah Universal”, SKH Republika. News, Pendidikan. 25 June 2013.

Sa’ud, Udin Syaefudin. 2009. Inovasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Suryadi, Ace, dan Dasim Budimansyah. 2009. Paraigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Widya Aksara Press.

Sutapa, Mada. 2008. “Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik”, artikel (online), http://www. Staff.uny.ac.id, diunduh pada April 2016.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wasliman, I. 2007. “Problematika Pendidikan Dasar”. Modul. Bandung: SPs-UPI.


Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.