Kewenangan Kepolisian dalam Penerbitan Izin Keramaian Ditinjau dari Prinsip Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Abstract

Artikel ini membahas kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian di Indonesia, dengan fokus pada prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Kemudian, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 mengenai tata cara perizinan kegiatan keramaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai sumber hukum, serta analisis kasus-kasus konkret yang menunjukkan implementasi kewenangan kepolisian dalam penerbitan izin keramaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepolisian memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan publik dan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, penting untuk melakukan evaluasi dan reformasi dalam mekanisme pengawasan terhadap kewenangan kepolisian agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian; Izin Keramaian; Pemisahan Kekuasaan; Sistem Ketatanegaraan; Hak Asasi Manusia.