(untitled) (Lex Mercatoria, 2025)
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi strategis yang menjadikannya jalur penting pelayaran internasional. Namun, tingginya lalu lintas maritim ini membawa dampak besar terhadap ekosistem laut yang rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan kerangka hukum perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan strategis dengan lintasan pelayaran internasional yang padat. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta kebijakan menteri, terutama yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta regulasi turunannya. Fokus pembahasan meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal, kegiatan kepelabuhanan, pembuangan limbah ke laut, serta penutuhan kapal. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur secara ketat standar operasional dan prosedur pelayaran, termasuk sistem manajemen limbah, alat pengendali pencemaran, sertifikasi wajib, serta rencana tanggap darurat. Tanggung jawab hukum ditegaskan melalui kewajiban asuransi dan sistem koordinasi tanggap darurat berjenjang antara otoritas pelabuhan dan pemerintah pusat. Selain itu, regulasi domestik telah mengadopsi berbagai ketentuan internasional seperti Konvensi MARPOL, yang menjamin keselarasan dengan upaya global perlindungan lingkungan laut. Penulisan ini menemukan bahwa meskipun perangkat hukum sudah cukup lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan teknis dan keterbatasan pengawasan. Disarankan adanya penguatan kapasitas institusi, peningkatan sistem pemantauan, serta kolaborasi multipihak. Secara keseluruhan, tulisan ini menekankan bahwa perlindungan lingkungan maritim yang efektif sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung keberlanjutan manfaat ekonomi maritim Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan Maritim; Hukum Pencemaran Kapal; Penegakan Hukum Pelayaran; Pembuangan Limbah Laut; Penutuhan Kapal