ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Lex Mercatoria, 2024)
Peraturan Desa sangat penting untuk menjalankan pemerintahan desa. Maka, objek dari artikel ini adalah melihat dengan cara Peraturan Desa diposisikan pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Penulisan tersebut memakai metode penelitian hukum normatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua (atau lebih) Undang-Undang masa lalu dan saat ini dapat digunakan untuk menilai tempat peraturan desa pada sistem perundang-undangan Indonesia. Peraturan desa berpengaruh dalam kelompok peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan MA, antara lain. Peraturan Desa dibuat dan diterima oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini mengaitkan masyarakat dan rakyat melalui wakil-wakil mereka di lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, harus dianggap sebagai produk hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai regelling namun juga sebagai produk legislatifKata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Desa