Analisis Dampak Ekonomi dari Penerapan Hukum Lingkungan terhadap Kegiatan Pertambangan di Bangka Belitung (Lex Mercatoria, 2025)
Penerapan hukum lingkungan dalam sektor pertambangan di Bangka Belitung merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Pertambangan timah di wilayah ini menjadi salah satu sektor ekonomi utama, namun menimbulkan risiko terhadap kerusakan lingkungan yang signifikan. Hukum lingkungan bertujuan mengurangi dampak negatif pertambangan dengan menetapkan batasan dan regulasi khusus. Namun, penerapan regulasi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi, baik dalam hal pengurangan keuntungan sektor pertambangan maupun kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Sehingga, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana regulasi lingkungan berdampak pada aspek ekonomi, yang nantinya dapat membantu memformulasikan kebijakan yang lebih adaptif. Meskipun hukum lingkungan bertujuan baik, seringkali dihadapkan pada tantangan implementasi di lapangan. Pertambangan di Bangka Belitung, yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah, menghadapi penurunan potensi ekonomi akibat pembatasan operasional terkait kepatuhan lingkungan. Penerapan hukum lingkungan yang kurang komprehensif cenderung mengurangi produktivitas perusahaan tambang dan, secara langsung, berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar yang bergantung pada industri ini (Sari & Wijaya, 2020; Johnson et al., 2019). Penelitian ini akan mengkaji masalah ini dengan memperhatikan aspek ketidakpastian pendapatan ekonomi sebagai konsekuensi dari regulasi lingkungan. Masih kurangnya penelitian yang mengevaluasi keseimbangan optimal antara keuntungan ekonomi dan biaya lingkungan dalam konteks lokal menjadi gap utama (Siahaan, 2022). Solusi yang ditawarkan adalah mengeksplorasi dampak hukum lingkungan terhadap aspek ekonomi dengan pendekatan studi kasus di Bangka Belitung. Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis pada pemahaman regulasi ekonomi-lingkungan dan menawarkan contoh nyata bagi pembuat kebijakan daerah.Keywords: Tin Mining, Economic Impact,Bangka Belitung, Law Enforcement, Mining Productivity, Mineral and Coal Mining Policy