Journal Title : Lex Mercatoria Abbreviation : LM Frequency : Semi-Annual Journal (June and Desember) EISSN : 3090-6199 Editor-in-Chief : Suryati, M.H. Publisher : Faculty of Law, University of PGRI Palembang Language : ID; ENG Citation Analysis : Google Scholar Lex Mercatoria is a scientific journal that focuses on the field of law and business law. The journal aims to provide a platform for academics, researchers, practitioners, and students to publish their research results and studies related to current legal and business law issues. The articles published in this journal cover various aspects of law, including civil law, criminal law, administrative law, international law, and various other legal issues. In addition, this journal also covers business law topics such as corporate law, banking law, investment law, capital market law, and others. Facilitate the dissemination of knowledge and innovation in the field of law and business law. The journal also aims to connect theory and practice, provide new insights, and support the development of better legal policies. Lex Mercatoria opens opportunities for contributions from various circles, both academics, legal practitioners, and students who have research or writings relevant to legal and business law topics. Articles submitted to this journal will go through a rigorous peer-review process to ensure the quality and scientific relevance of each publication. This process involves experts in the field of law and business law who will assess and provide constructive input to the incoming manuscript. This journal is published periodically 2 (two) times a year, namely in June and December and can be accessed by the general public, both in print and electronic formats. Thus, Lex Mercatoria contributes to enriching legal and business law literature and advancing research in the field. The editorial team invites scholars, researchers, lecturers, and practitioners to contribute by publishing the original research articles through Lex Mercatoria.
Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang
Implementasi Total Quality Management Sebagai Upaya Pemenuhan Kewajban Dalam Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat atas kualitas barang dan jasa. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti rendahnya mutu layanan, ketidakefisienan proses kerja, serta kurangnya jaminan kepastian bagi konsumen. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem manajemen yang mampu memastikan kualitas secara berkelanjutan. Total Quality Management (TQM) hadir menjadi pendekatan manajerial yang menekankan keterlibatan seluruh unsur organisasi, pengendalian proses, serta orientasi terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan dalam membuat kajian terhadap peranan implementasi Total Quality Management dalam mendukung pemenuhan kewajiban perlindungan konsumen. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka melalui pemanfaatan sejumlah sumber literatur, antara lain jurnal ilmiah, buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan tahapan pemilahan, pengelompokan, penafsiran, dan perumusan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management, mencakup fokus pada pelanggan, perbaikan berkesinambungan, serta standar kerja yang jelas, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan dan meminimalkan potensi kerugian konsumen. Dengan demikian, Total Quality Management bisa dilihat menjadi sebuah pendekatan secara strategis dalam mendukung pemenuhan kewajiban pelaku usaha serta penyelenggara layanan publik yang bertujuan untuk perlindungan konsumen. Kata Kunci: Total Quality Management, Perlindungan Konsumen.
Implikasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/Kma/Hk.01/Ix/2015 Tentang Penyumpahan Advokat Terhadap Profesionalisme Advokat Dalam Menangani Perkara
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat, menimbulkan persoalan bagi eksistensi organisasi advokat dan para advokat. Permasalahan: bagaimanakah implikasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat terhadap kualitas advokat dalam menangani perkara dan bagaimanakah upaya organisasi advokat terhadap implikasi diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73 /KMA/HK.01/IX/2015 tersebut terhadap profesionalisme advokat dalam menangani perkara. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian, bahwa diterbikannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat berimplikasi semakin menjamurnya organisasi advokat, mudahnya menjadi advokat, kualitas advokat semakin menurun, dan tidak ada standarisasi dan menjadi profesi pilihan terakhir saat tidak ada pekerjaan lain. Implikasi terhadap penanganan perkara, advokat kurang menguasai Hukum Acara baik Pidana maupun Perdata, kurang paham perkara pidana atau perdata yang akan dibelanya, menjadi advokat formalitas saja di kepolisian dan di pengadilan dan lebih banyak advokat daripada perkara. Upaya Organisasi Advokat dalam mengatasi persoalan ini adalah menegakkan kode etik advokat, mengadakan sertifikasi advokat, menentukan standar profesi, mengadakan pendidikan lanjutan dengan memperbanyak pelatihan dan upaya tetap menyatukan kembali organisasi advokat yaitu menjadi organisasi tunggal atau membuat dewan advokat menaungi semua organisasi advokat yang saat ini sudah menjamur serta merevisi atau membuat UU Advokat yang baru selaras dengan KUHP Baru dan KUHAP Baru. Kata Kunci: Advokat; Implikasi ; Perkara; Profesionalisme
Integrasi Sistem Hukum: Analisis Komparatif Konsep, Prinsip, dan Struktur antara Hukum Islam dan Hukum Tata Negara
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep, prinsip, dan struktur hukum Islam dan hukum tata negara serta mengkaji hubungan, titik temu, dan perbedaannya dalam perspektif integrasi sistem hukum. Metode yang digunakan adalah literature review non-systematic dengan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif terhadap enam belas artikel jurnal dan buku ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter normatif-teologis yang bersumber dari wahyu, sedangkan hukum tata negara bersifat positivistik dan berbasis konstitusi serta kelembagaan negara. Meskipun terdapat perbedaan dalam sumber dan struktur, kedua sistem hukum memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Selain itu, ditemukan adanya titik temu dalam nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, perbedaan dalam mekanisme implementasi dan pendekatan hukum menjadi tantangan dalam integrasi kedua sistem hukum. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum tata negara bersifat dinamis dan integratif dalam kerangka pluralisme hukum. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum komparatif dengan menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum tata negara untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Tata Negara, Komparatif, Integrasi Sistem Hukum, Literature Review
Adaptasi Kerangka Hukum Korporasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekosistem Startup di Indonesia
The objective of this research is to examine the adaptation of the corporate legal framework to support the growth of the startup ecosystem in Indonesia. This study employs a normative (doctrinal) legal research method focusing on the analysis of written legal norms to identify legal vacuums and inconsistencies between regulations and startup business practices. The research data consists of secondary data obtained through library research. Data analysis was conducted qualitatively and normatively through four stages. The research findings are as follows: (1) Indonesia's corporate legal framework as regulated in the Limited Liability Company Law (UUPT) demonstrates substantial incompatibility with the needs of fast-paced and innovative startup business models and financing mechanisms. (2) Indonesian startups face systemic and multidimensional corporate legal challenges in three critical aspects. (3) An agile and supportive corporate legal adjustment model requires comprehensive reform through the establishment of special regulations. Keywords: Adaptation; Legal Framework; Corporate; Startup
Efektivitas Asas Kerahasiaan Arbitase Indonesia: Antara Perlindungan Informasi dan Tuntutan Transparansi
This article provides an in-depth examination of the effectiveness of the confidentiality principle in Indonesian arbitration amid growing public demands for transparency in dispute resolution. Drawing on a normative legal research design, the study applies statute, conceptual and analytical approaches to role and limitations of confidentiality as mandated by Indonesian Law No. 30 of 1999. The research indentifies theree core findings that is frist, confidentiality remains essential for preseving party autonomy, business privacy, and the efficiency of arbitration, second, insufficient regulatory guidance contributes to inconsistencies the implementation confidentiality, especially in dispute involving State Owned Enterprises (SOEs) and public funds, third, global developments, particulary the UNCITRAL. Transparency Rules and ICSID reforms highlight a shift toward selective transparency for the sake of public accountability. This article contributes to the literature by offering a detailed analytical model of harmonizing these competing interests. Keywords: Arbitration confidentiality, transparency, Indonesian Arbitration, Public accountability, Dispute resolution
Perlindungan Hukum terhadap Trading Online yang Dilakukan oleh Generasi Z dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia
This article provides an in-depth examination of legal protection for Generation Z investors engaging in online trading activities within the Indonesian capital market. The rapid expansion of digital trading platforms has significantly increased the participation of young retail investors, while simultaneously intensifying legal risks related to information asymmetry, investor vulnerability, and regulatory compliance. Employing a normative legal research method, this study applies statutory, conceptual, and analytical approaches to assess the adequacy and effectiveness of Indonesia’s capital market regulatory framework in responding to these challenges. The analysis is grounded in the provisions of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, and relevant implementing regulations governing online trading activities. The study identifies three principal findings. First, legal protection for online trading investors is normatively available through disclosure obligations, licensing requirements, and supervisory mechanisms implemented by regulatory authorities. Second, despite the existence of comprehensive regulations, Generation Z investors remain legally vulnerable due to limited legal literacy, inadequate understanding of investment risks, and overreliance on digital platforms. Third, the current legal framework requires stronger adaptive supervision and targeted legal education to effectively address the unique characteristics of Generation Z as technology-driven retail investors. This article contributes to capital market legal discourse by emphasizing the need to harmonize regulatory protection, technological development, and investor awareness in the digital trading ecosystem. Keywords: Legal Protection, Online Trading, Generation Z, Capital Market Law, Retail Investors
Analisis Hukum Atas Penyalahgunaan Data Oleh Perusahaan Platform Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Cyber Law
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan data oleh perusahaan platform dalam perspektif hukum bisnis dan cyber law. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitik, yang difokuskan pada analisis konseptual dan doktrinal terhadap norma hukum yang berlaku. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, sementara sumber data sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan kasus dari lembaga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi dokumen hukum dan analisis konten kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena penyalahgunaan data tetapi juga merumuskan rekomendasi rekonstruktif, dengan memastikan etika penelitian melalui prinsip kerahasiaan dan objektivitas interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah Secara keseluruhan, perspektif hukum bisnis menggambarkan penyalahgunaan data sebagai ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi yang mengganggu model bisnis berbasis data, di mana integrasi UU PDP dengan business law menjadi kunci compliance untuk menghindari denda hingga Rp 2 miliar dan litigasi class action. Perspektif cyber law menyimpulkan penyalahgunaan data sebagai kejahatan siber eksistensial yang mengancam keamanan nasional dan integritas sistem, diatur UU ITE serta UU PDP yang selaras Budapest Convention, dengan lonjakan breach 300% oleh BSSN (2020-2024) menekankan tanggung jawab intermediary untuk due diligence. Keywords: Misuse; Data; Platform Companies; Business Law; Cyber Law
Analisis Dampak Ekonomi dari Penerapan Hukum Lingkungan terhadap Kegiatan Pertambangan di Bangka Belitung
Penerapan hukum lingkungan dalam sektor pertambangan di Bangka Belitung merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Pertambangan timah di wilayah ini menjadi salah satu sektor ekonomi utama, namun menimbulkan risiko terhadap kerusakan lingkungan yang signifikan. Hukum lingkungan bertujuan mengurangi dampak negatif pertambangan dengan menetapkan batasan dan regulasi khusus. Namun, penerapan regulasi ini berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi, baik dalam hal pengurangan keuntungan sektor pertambangan maupun kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Sehingga, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana regulasi lingkungan berdampak pada aspek ekonomi, yang nantinya dapat membantu memformulasikan kebijakan yang lebih adaptif. Meskipun hukum lingkungan bertujuan baik, seringkali dihadapkan pada tantangan implementasi di lapangan. Pertambangan di Bangka Belitung, yang berkontribusi besar pada pendapatan daerah, menghadapi penurunan potensi ekonomi akibat pembatasan operasional terkait kepatuhan lingkungan. Penerapan hukum lingkungan yang kurang komprehensif cenderung mengurangi produktivitas perusahaan tambang dan, secara langsung, berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar yang bergantung pada industri ini (Sari & Wijaya, 2020; Johnson et al., 2019). Penelitian ini akan mengkaji masalah ini dengan memperhatikan aspek ketidakpastian pendapatan ekonomi sebagai konsekuensi dari regulasi lingkungan. Masih kurangnya penelitian yang mengevaluasi keseimbangan optimal antara keuntungan ekonomi dan biaya lingkungan dalam konteks lokal menjadi gap utama (Siahaan, 2022). Solusi yang ditawarkan adalah mengeksplorasi dampak hukum lingkungan terhadap aspek ekonomi dengan pendekatan studi kasus di Bangka Belitung. Penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis pada pemahaman regulasi ekonomi-lingkungan dan menawarkan contoh nyata bagi pembuat kebijakan daerah. Keywords: Tin Mining, Economic Impact,Bangka Belitung, Law Enforcement, Mining Productivity, Mineral and Coal Mining Policy
Relevansi Syariat Islam Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia
This study discusses the relevance of Islamic Sharia within the context of Indonesia’s constitutional system by employing a descriptive qualitative approach through library research. The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the relationship between the principles of Islamic Sharia and the practice of state governance in Indonesia from a practical perspective. The historical approach is used to trace the process of the introduction and development of Islamic Sharia in the Nusantara region and its influence on the formation of Indonesia’s legal and governmental systems. Meanwhile, the normative-philosophical approach is utilized to analyze the fundamental values and principles of Islamic Sharia and their relevance to the constitutional system based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The findings indicate that Islamic Sharia has had a significant influence on the formation of Indonesia’s legal, social, political, and cultural systems from the pre-colonial period to the contemporary era. In the modern context, the implementation of Islamic Sharia in Indonesia is not formalistic but rather substantive and practical. Islamic values are integrated into the state governance system through public policies, legal regulations, and political ethics that emphasize the principles of justice, trustworthiness, and social welfare. Accordingly, the existence of Islamic Sharia in Indonesia serves as a moral and ethical foundation that strengthens the constitutional system in realizing a just, civilized, and socially equitable national life. Keywords: Islamic Sharia, Indonesian constitutional system, Islamic law, Pancasila, praxis
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM INDONESIA: REGULASI PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT OLEH KAPAL
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi strategis yang menjadikannya jalur penting pelayaran internasional. Namun, tingginya lalu lintas maritim ini membawa dampak besar terhadap ekosistem laut yang rentan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan kerangka hukum perlindungan lingkungan maritim secara komprehensif di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan strategis dengan lintasan pelayaran internasional yang padat. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta kebijakan menteri, terutama yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta regulasi turunannya. Fokus pembahasan meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian kapal, kegiatan kepelabuhanan, pembuangan limbah ke laut, serta penutuhan kapal. Hasil penulisan menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengatur secara ketat standar operasional dan prosedur pelayaran, termasuk sistem manajemen limbah, alat pengendali pencemaran, sertifikasi wajib, serta rencana tanggap darurat. Tanggung jawab hukum ditegaskan melalui kewajiban asuransi dan sistem koordinasi tanggap darurat berjenjang antara otoritas pelabuhan dan pemerintah pusat. Selain itu, regulasi domestik telah mengadopsi berbagai ketentuan internasional seperti Konvensi MARPOL, yang menjamin keselarasan dengan upaya global perlindungan lingkungan laut. Penulisan ini menemukan bahwa meskipun perangkat hukum sudah cukup lengkap, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan teknis dan keterbatasan pengawasan. Disarankan adanya penguatan kapasitas institusi, peningkatan sistem pemantauan, serta kolaborasi multipihak. Secara keseluruhan, tulisan ini menekankan bahwa perlindungan lingkungan maritim yang efektif sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan mendukung keberlanjutan manfaat ekonomi maritim Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Lingkungan Maritim; Hukum Pencemaran Kapal; Penegakan Hukum Pelayaran; Pembuangan Limbah Laut; Penutuhan Kapal
URGENSI AKIDAH ISLAM DALAM MEMBANGUN DASAR FILOSOFIS HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA
Tulisan ini membahas peran penting akidah Islam sebagai dasar filosofis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum tata negara di Indonesia. Dalam konteks negara yang berdasarkan Pancasila, nilai-nilai keagamaan menjadi komponen utama dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dengan pendekatan normatif-filosofis, tulisan ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip akidah Islam, khususnya tauhid dan kedaulatan Tuhan, memberikan kontribusi terhadap pembentukan struktur hukum dan pemerintahan yang adil dan bermoral. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akidah Islam dapat menjadi pijakan utama dalam menjaga integritas, keadilan, dan nilai ketuhanan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kata kunci: Akidah Islam, hukum tata negara, kedaulatan Tuhan, dasar filosofis, tauhid.
KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENGARUH GLOBALISASI MASYARAKAT DI INDONESIA
Era globalisasi sangat rentan dengan perubahan, terutama dengan sistem hukumnya. Karena setiap perubahan sosial, pastinya akan diiringi dengan batasan-batasan nilai dan kemudian menjadi suatu norma yang harus dipatuhi dan ditaati, guna menciptakan suatu ketertiban yang nyaman dan tentram. Akan tetapi dampak dalam ranah hukum ini kebanyakan menimbulkan ketidakpercayaaan di masyarakat. Sehingga penulis melakukan penelitiannya melalui deskritif kualitatif dengan meninjau regulasi melalui fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Kata Kunci: Konflik Sosial; Hukum; Globalisasi.
LEGAL DRAFTING: OPTIMALISASI HUKUM MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA
Arus progresivitas teknologi, terutama Artificial Intteligence(AI), menghadirkan transformasi signifikan dalam dunia hukum Indonesia, terutama dalam rangkaian legal drafting. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis potensi AI dalam mengeskalasi efisiensi dan efektivitas penyusunan dokumen hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasinya terhadap profesi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang komprehensif, memanfaatkan data sekunder dari jurnal ilmiah dan sumber daring yang selaras dengan pembicaraan penelitian ini. Temuan utama penelitian ini menyuguhkan bahwa implementasi AI berpotensi mengakselerasi rangkaian legal drafting, mengeskalasi akurasi, mengotomatisasi tugas berulang, dan meminimalkan kekeliruan. Akan tetapi, penelitian ini turut menyuguhkan sederet tantangan Implementasi AI tersebut, seperti belum adanya panduan regulasi yang jelas, potensi bias dalam algoritma AI, dan risiko keamanan cyber. Selain itu, implementasi AI dapat menggoyahkan pekerjaan rutin tertentu sekaligus melahirkan keperluan akan keahlian baru bagi para ahli hukum. Kata Kunci: Legal Drafting, Artificial Intelligence
AKAD JUAL BELI MAKANAN ONLINE MELALUI JASA SHOPPE FOOD PERSPEKTIF FIKIH MU’AMALAH (Studi Kasus Jasa Shoppe Food di Jl.Kelud X, Kota Mojokerto)
Saat ini perkembangan bisnis di Indonesia berkembang pesat. Perusahaan mulai memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat bisnis dan memasuki dunia bisnis. Contohnya adalah PT. Shopee Internasional Indonesia yang menawarkan transaksi modern berupa perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk secara online yang kini banyak digunakan masyarakat, Tidak hanya produk saja tetapi juga makanan. Salah satu dari aplikasi shopee ini ada fitur yang bergerak untuk layanan pesan antar makanan yaitu Shopee Food. Bisa kita lihat saat ini terdapat banyak layanan online untuk membeli dan menjual makanan, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam mengenai apakah akad tersebut sesuai atau justru melanggar Syariah. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis akad jual beli makanan online melalui jasa shoppe food perspektif fikih mu’amalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jual beli makanan online melalui platform atau aplikasi tertentu diketahui terjadi dua jenis akad yaitu akad ijarah dan akad wakalah. Sedangkan salah satu syarat sah nya jual beli yaitu ijab dan qabul sudah terpenuhi pada fitur shopee food ini untuk itu dari perspektif dalam perspektif fikih mu’amalah pembelian makanan secara online boleh dilakukan oleh umat muslim selama tidak bertentangan dan membatalkan akad jual beli tersebut.
PENINDAKAN OLEH PENYIDIK HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM KUHAP BANTUAN HUKUM
Dalam KUHAP di jelaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan diantaranya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti bukti yang nantinya akan digunakan untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam proses pidana, seorang terdakwa dan juga tersangka memiliki hak hak yang dijamin oleh KUHAP. Hak hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk kasusnya segera diajukan ke pengadilan. Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai bantuan hukum, dimana setiap terdakwa dan juga tersangka berhak untuk mendapatkan pembelaan yang tepat dan juga memadai. Negara wajib untuk memberikan penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa terutama gratis bagi yang tidak mampu secara finansial, guna memastikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan peradilan yang adil. Kata Kunci: Penyidik, Tersangka, Terdakwa, Bantuan Hukum
Konsep Siyasayah Syar’iyyah dan Relevansi dalam Pemerintahan Kontemporer
Konsep siyasah syar’iyyah merupakan bagian integral dari sistem politik Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan pengawasan kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan kontemporer yang diwarnai krisis legitimasi, lemahnya akuntabilitas, dan menurunnya partisipasi publik, prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah menunjukkan relevansi tinggi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang adil dan etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan untuk mengeksplorasi titik temu antara prinsip-prinsip Islam dan struktur demokrasi modern, seperti pemisahan kekuasaan dan sistem checks and balances. Hasil analisis menunjukkan bahwa siyasah syar’iyyah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik. Studi ini juga menyoroti peran maqāṣid al-syari’ah dan ijtihad kontekstual sebagai solusi terhadap tantangan ideologis dan praktis, seperti fragmentasi mazhab, politisasi agama, sekularisme, dan islamofobia. Dengan demikian, siyasah syar’iyyah dapat berkontribusi dalam membangun model pemerintahan modern yang demokratis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Kata Kunci: Siyasah Syar’iyyah, Pemerintahan Islam, Pemisahan Kekuasaan, Keadilan, Kemaslahatan, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Ijtihad Kontekstual
Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan Perkara No.70 Pdt.G.2024/ PA Sal di PA Salatiga Mengenai Harta Bersama
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 70 Pdt 9 2024 di Pengadilan Agama Salatiga yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian. Perkara ini melibatkan perselisihan antara suami istri mengenai hak atas harta bersama, dengan fokus pada bagaimana hakim menilai bukti, fakta, dan dasar hukum putusan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis dokumen putusan, peraturan perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan asas keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan hak perempuan dalam pembagian harta bersama. Putusan hakim didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap bukti dan saksi yang dihadirkan, serta asas hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang proses pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama serta kontribusinya terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Kata Kunci: Harta Bersama, Perceraian, Pengadilan Agama Salatiga
PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA
Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bentuk pengejaran tahan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui pluralitas hukum. Pemberlakuan syariat ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, keluarga, sosial, dan ketertiban umum, yang diatur melalui qanun sebagai produk hukum lokal. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, meggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Syariat Islam di NAD serta bagaimana pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional, baik dalam bentuk harmonisasi peraturan maupun keberadaan lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum syariat. Kata Kunci: Hukum Islam; Nanggroe Aceh Darussalam; Hukum Nasional
Hukum Islam; Nanggroe Aceh Darussalam; Hukum Nasional
STRATEGI MENGELOLA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM USAHA RESTORAN
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, daneksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung. Kata Kunci: Strategi; Pajak ; Pajak Pertambahan Nilai; Usaha
Strategi; Pajak ; Pajak Pertambahan Nilai; Usaha
PRODUK TABUNGAN SAJADAH DI BMT NU CABANG TANAH MERAH BANGKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH
Produk sajadah merupakan tabungan simpanan berjangka yang berhadiah (keuntungan) diberikan diawal akad, yaitu ketika orang menitipkan uang, kemudian orang yang dititipi uang akan memanfaatkan (mengelola) uang tersebut tanpa harus mengurangi nilai dari uang yang dititipkan itu sendiri. Produk ini cukup unik dan langka, karena jarang ditemukan di lembaga keuangan lainnya. Penelitian ini adalah field research menggunakan deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejanggalan, yaitu dalam akad Wadiah seharusnya tidak boleh menyebutkan hadiah (keuntungan) diawal akad, tetapi faktanya terjadi di BMT NU Cabang Tanah Merah. Dari data yang sudah dikumpulkan ternyata akad pemberian hadiah pada produk sajadah di BMT NU Cabang Tanah Merah ini dihukumi boleh, selagi tidak melanggar syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Kata Kunci: Wadi’ah; BMT; Hadiah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PENERIMA PINJAMAN MELALUI PINJAMAN ONLINE (FINTECH)
Memasuki abad ke 21 transformasi teknologi informasi mulai berkembang pesat. Melalui perkembangan ini juga telah menjawab kebutuhan permasalahan masyarakat yang begitu dinamis dengan perkembangan zaman terhadap kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut terkadang memuat sejumlah permasalahan baru yang menjadikan masyarakat butuh atas jasa layanan keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, keinginan ataupun keperluan yang mendesak. Dengan perkembangan teknologi kini telah berkembang dengan cepat layanan pinjam uang dalam bentul teknologi informasi (Fintech) berbasis aplikasi ataupun web. Namun banyaknya penyalahgunaan kasus pada bidang layanan Fintech menjadikan harus dibahas dengan tegas secara hukum agar dapat menciptakan suasasna yang aman dan kondusif melalui perrlindungan hukum yang jelas. Kata Kunci: Perlindungan hukum; Fintech; Data Pribadi
Legal protection, Fintech, Personal Data
PENCEGAHAN KORUPSI ATAS DASAR KESADARAN BERBANGSA NILAI KEBANGSAAN DAN GOOD GOVERNANCE MENURUT PANCASILA DAN UUD 1945
Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pencegahan tindak pidana korupsi penting dengan menghadirkan pendidikan anti korupsi yang lebih tertuju pada penanaman nilai dan prinsip anti korupsi. Tujuan yang hendak dicapai agar mengurangi prilaku koruptif di semua lapisan masyarakat bangsa dan negara. Rumusan masalanya adalah apa arti kesadaran bangsa, nilai kebangsaan dan tata kelolah pemerintah yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran berbangsa,nilai kebangsaan dan tata kelolah pemerintah yang baik haruslah dapat menjadi nilai dan prinsip dalam pencegahan korupsi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kata kunci : Pencegahan Korupsi, Nilai Pancasila, UUD 1945
ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Desa sangat penting untuk menjalankan pemerintahan desa. Maka, objek dari artikel ini adalah melihat dengan cara Peraturan Desa diposisikan pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Penulisan tersebut memakai metode penelitian hukum normatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua (atau lebih) Undang-Undang masa lalu dan saat ini dapat digunakan untuk menilai tempat peraturan desa pada sistem perundang-undangan Indonesia. Peraturan desa berpengaruh dalam kelompok peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan MA, antara lain. Peraturan Desa dibuat dan diterima oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini mengaitkan masyarakat dan rakyat melalui wakil-wakil mereka di lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, harus dianggap sebagai produk hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai regelling namun juga sebagai produk legislatif Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Desa
Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Desa
AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP FUNGSI NORMATIF ACTIO PAULIANA
Abstrak: Actio pauliana ini berasal dari orang Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu Debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan para Kreditornya. Maka, actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap – tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Actio Pauliana.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEDUDUKAN LISENSI DALAM HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
Abstrak: Artinya lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin, tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. Kata Kunci: Lisensi dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)