UPGRIP Law Journal

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN KEDUDUKAN LISENSI DALAM HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

Layang Sardana, Suryati Suryati — Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 +0000

Abstrak: Artinya lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin, tanpa adanya izin tersebut maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Lisensi dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP FUNGSI NORMATIF ACTIO PAULIANA

Ramanata Disurya, Yanuar Syam Putra — Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 +0000

Abstrak: Actio pauliana ini berasal dari orang Romawi, yang maksudnya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan guna menyatakan batal tindakan Debitor yang meniadakan arti Pasal 1131 KUHPerdata, yaitu Debitor yang merasa bahwa ia akan dinyatakan pailit melakukan tindakan hukum untuk memindahkan hak atas sebagian kekayaannya atau secara lain merugikan para Kreditornya. Maka, actio pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap – tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitor di mana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.

Kata Kunci: Hukum Kepailitan, Actio Pauliana.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PENERIMA PINJAMAN MELALUI PINJAMAN ONLINE (FINTECH)

Sri Husnulwati, Sri Wahyuningsih, Ermini Ermini — Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 +0000

Memasuki abad ke 21 transformasi teknologi informasi mulai berkembang pesat. Melalui perkembangan ini juga telah menjawab kebutuhan permasalahan masyarakat yang begitu dinamis dengan perkembangan zaman terhadap kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut terkadang memuat sejumlah permasalahan baru yang menjadikan masyarakat butuh atas jasa layanan keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, keinginan ataupun keperluan yang mendesak. Dengan perkembangan teknologi kini telah berkembang dengan cepat layanan pinjam uang dalam bentul teknologi informasi (Fintech) berbasis aplikasi ataupun web. Namun banyaknya penyalahgunaan kasus pada bidang layanan Fintech menjadikan harus dibahas dengan tegas secara hukum agar dapat menciptakan suasasna yang aman dan kondusif melalui perrlindungan hukum yang jelas.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; Fintech; Data Pribadi

PRODUK TABUNGAN SAJADAH DI BMT NU CABANG TANAH MERAH BANGKALAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Usna Maliha, Mohammad Arif — Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 +0000

Produk sajadah merupakan tabungan simpanan berjangka yang berhadiah (keuntungan) diberikan diawal akad, yaitu ketika orang menitipkan uang, kemudian orang yang dititipi uang akan memanfaatkan (mengelola) uang tersebut tanpa harus mengurangi nilai dari uang yang dititipkan itu sendiri. Produk ini cukup unik dan langka, karena jarang ditemukan di lembaga keuangan lainnya. Penelitian ini adalah field research menggunakan deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejanggalan, yaitu dalam akad Wadiah seharusnya tidak boleh menyebutkan hadiah (keuntungan) diawal akad, tetapi faktanya terjadi di BMT NU Cabang Tanah Merah. Dari data yang sudah dikumpulkan ternyata akad pemberian hadiah pada produk sajadah di BMT NU Cabang Tanah Merah ini dihukumi boleh, selagi tidak melanggar syarat dan rukun yang sudah ditentukan.

Kata Kunci: Wadi’ah; BMT; Hadiah

ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Angger Firman Azaly S, Ikhsan Fatah Yasin — Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 +0000

Peraturan Desa sangat penting untuk menjalankan pemerintahan desa. Maka, objek dari artikel ini adalah melihat dengan cara Peraturan Desa diposisikan pada sistem peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Penulisan tersebut memakai metode penelitian hukum normatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dua (atau lebih) Undang-Undang masa lalu dan saat ini dapat digunakan untuk menilai tempat peraturan desa pada sistem perundang-undangan Indonesia. Peraturan desa berpengaruh dalam kelompok peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, dan MA, antara lain. Peraturan Desa dibuat dan diterima oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini mengaitkan masyarakat dan rakyat melalui wakil-wakil mereka di lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, harus dianggap sebagai produk hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai regelling namun juga sebagai produk legislatif

Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Desa

STRATEGI MENGELOLA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM USAHA RESTORAN

Risky Awalul Rahmadani — Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 +0000

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, daneksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 dalam perubahan keempat atas Undang Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan dengan mencari untung.

Kata Kunci: Strategi; Pajak ; Pajak Pertambahan Nilai; Usaha

PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Khalisatun Nurussa’adah — Mon, 02 Dec 2024 00:00:00 +0000

Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bentuk pengejaran tahan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakui pluralitas hukum. Pemberlakuan syariat ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hukum pidana, keluarga, sosial, dan ketertiban umum, yang diatur melalui qanun sebagai produk hukum lokal. Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya UU No. 44/1999 dan UU No. 18/2001, hal mendasar dari dari undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, meggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan Syariat Islam di NAD serta bagaimana pengaruhnya terhadap sistem hukum nasional, baik dalam bentuk harmonisasi peraturan maupun keberadaan lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum syariat.

Kata Kunci: Hukum Islam; Nanggroe Aceh Darussalam; Hukum Nasional