Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
DOI:
https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i2.11334Abstract
ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Regional Original (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on the level of independence of districts/cities in South Sumatra Province in 2015-2020. The population in this study is all financial statements listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2015-2020 period. The sampling technique is based on purposive inspecting with the criteria that the Regency/City has information on the Regional Original Income (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and 2015-2020 level of independence. . Data collection techniques using documentation. Information analysis technique using t test or regression. The results of the hypothesis conclude that partially between the Regional Original Income variables that affect the level of self-reliance of districts/cities in South Sumatra Province, a significance value of 0.000 < 0.05 (5%), then partially the key has a significant effect on Regional Original Income which affects the level of Regency/City independence in South Sumatra Province. The General Allocation Fund has an effect on the level of self-reliance of districts/cities in South Sumatra Province, obtained a significant value of 0.704 > 0.05 (5%), so that partial locking does not significantly affect the General Allocation Fund has no effect on the level of independence of districts/cities in the province of Sumatra South. The Special Allocation Fund has an effect on the level of independence of districts/cities in South Sumatra Province, with a significance value of 0.034 < 0.05 (5%), so that partial locking has a significant effect on the District/City Special Allocation Funds in South Sumatra Province. The results of the simultaneous test between Regional Original Revenue (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on the level of independence obtained a significance value of 0.00 < 0.05, so it can be said simultaneously has a significant effect. effect on the Income variable. Original Region (Cushion), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) at the district/city level of independence in South Sumatra Province.
Keywords: PAD, DAU, DAK, Independence Level
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Gaji Unik Daerah (Bantal), Aset Distribusi Umum (DAU), Aset Tugas Luar Biasa (DAK) adil dan kuadrat otonomi daerah/masyarakat perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan tahun 2015-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ringkasan anggaran yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2020. Metode pengujiannya tergantung pada pemeriksaan secara purposive dengan standar bahwa Pemkab/Kota memiliki informasi laporan tentang Gaji Unik Provinsi (Bantal), Harta Tugas Umum (DAU), Harta Distribusi Luar Biasa (DAK), dan derajat otonomi tahun 2015-2020. Prosedur pemilihan informasi menggunakan dokumentasi. Strategi investigasi informasi menggunakan uji t atau relaps. Konsekuensi dari uji spekulasi tersebut mengandaikan bahwa antara faktor-faktor Pembayaran Unik Provinsi sedikit banyak mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat lokal/urban di wilayah Sumatera Selatan, diperoleh nilai kritis sebesar 0,000 < 0,05 (5%), maka beralasan bahwa sampai batas tertentu dampak besaran Pembayaran Unik Teritorial mempengaruhi derajat kebebasan Pemerintah Daerah/Kota di Daerah Sumatera Selatan. Sebutan Umum Keuangan berpengaruh terhadap derajat kebebasan masyarakat lokal/perkotaan di Wilayah Sumatera Selatan, mendapat nilai yang sangat besar yaitu 0,704 > 0,05 (5%), diduga keseluruhan Aset Distribusi tidak berpengaruh secara mendasar terhadap derajat otonomi daerah. /daerah perkotaan di wilayah Sumatera. Selatan. Aset Porsi Luar Biasa berpengaruh terhadap Derajat Kebebasan Pemerintah Daerah/Kota di Wilayah Sumatera Selatan, dengan nilai yang sangat besar 0,034 < 0,05 (5%), diduga Aset Distribusi Luar Biasa sedikit banyak mempengaruhi Derajat Otonomi di Rezim /Kota di Wilayah Sumatera Selatan. Akibat pengujian spekulasi uji F sekaligus antara Gaji Unik Teritorial (Bantal), Harta Sebutan Umum (DAU), Harta Bagian Luar Biasa (DAK) wajar dan kuadrat kebebasan mendapat nilai kritis 0,00 < 0,05, sangat baik Hal ini dapat dimaklumi bahwa dampak masif yang sinkron antara faktor Pendapatan Asli Daerah (Bantal), Aset Distribusi Umum (DAU), Aset Tugas Luar Biasa (DAK) adil dan kuadrat kepercayaan masyarakat daerah/kota di Wilayah Sumatera Selatan.
Kata kunci : PAD, DAU, DAK, Tingkat Kemandirian
References
Andri Yuliyanto. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Ke-mandirian Keuangan Daerah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Anita Lestari. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, 2016, e-ISSN : 2502-5171
Ariani, Kurnia Rina, dan Putri, Gustita Arnawati. (2016). Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Syariah Paper Accounting FEB UMS, Seminar Nasional dan, The 3rd Call for Syariah Paper.
BPKP. (2020). Profil Provinsi Sumatera Selatan - Situs Resmi BPKP 2020. http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp.
Darise, Nurlan. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Jakarta: PT. INDEKS.
DPR RI. (2020). Dana Alokasi Khusus. www.berkas.dpr.go.id.
Halim, Abdul. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
Mardiasmo. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006- 2011). Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah Vol.1 No.2; ISSN:1979-7338.
Nareswari Listya Nindita. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Journal Accounting and Finance, Edisi Vol. 2 No. 1 Maret 2018
Nurafni Kustianingsih. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Ke-mandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sula-wesi Tengah. Katalogis, Volume 6 Nomor 6 Juni 2018 hlm 82-91 ISSN: 2302-2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengel-olaan Keuangan Daerah
Peraturan perundang-undangan No 104 Tahun 2000
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18
Undang-undang otonomi daerah tahun 2004
UU No.23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
The copyright of the received article shall be assigned to the publisher of the journal licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License in line with the license, authors and any users (readers and other researchers) are allowed to share and adapt the material only for non-commercial purposes. In addition, the material must be given appropriate credit, provided with a link to the license, and indicated if changes were made. If authors remix, transform or build upon the material, authors must distribute their contributions under the same license as the original.
