Analisis Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DOI:
https://doi.org/10.31851/jmediasi.v2i2.4943Abstract
ABSTRACT
Â
Good regional financial management will affect the progress of an area. Thus an area whose financial performance is said to be good, could mean the region has the financial capacity to finance the implementation of regional autonomy following accordance with Indonesian Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Indonesian Law Number 33 of 1999 concerning Financial Balance Between the Central Government and regions. This study aims to analyze the financial condition of the Bangka Belitung Islands Province and South Sumatra Province in the 2014-2018 fiscal year using the Mann-Whitney U Test. The results showed that the Province of Bangka Belitung Islands had better financial conditions than the Province of South Sumatra over the tax ratio, the ratio of capital expenditure to total regional expenditure, and the ratio of capital expenditure to the population while the Province of South Sumatra had a better level of the financial condition than the Province Bangka Belitung Islands for the ratio of indirect employee expenditure to total regional expenditure. The conclusion of this study is the Province of Bangka Belitung Islands can reduce indirect employee expenditure, the reduction is needed to increase capital expenditure because large capital expenditure has a significant influence on the economic growth of an area other than the private sector, households, and abroad.
Â
Keywords: Regional financial condition, ratio analysis    Â
Â
Â
ABSTRAK
Â
Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi kemajuan suatu daerah. Dengan demikian daerah yang kinerja keuangannya dikatakan baik, dapat diartikan daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2014-2018 menggunakan Mann-Whitney U Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan atas tax ratio, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, dan rasio belanja modal terhadap penduduk sedangkan Provinsi Sumatera Selatan. memiliki tingkat kondisi keuangan yang lebih baik dibandingkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk rasio belanja pegawai tidak langsung terhadap total belanja daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menurunkan belanja pegawai tidak langsung, pengurangan tersebut diperlukan untuk meningkatkan belanja modal karena belanja modal yang besar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain sektor swasta, rumah tangga, dan di luar negeri.
Â
Kata kunci : Kondisi keuangan daerah, analisis rasioReferences
Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung 2001-2020.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kep. Bangka Belitung 2001-2020.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2010-2019.
Bank Indonesia. (2014). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. (2015). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. (2016). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. (2017). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Bank Indonesia. (2018). Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bank Indonesia. 2014. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2015. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2016. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2017. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Indonesia. 2018. Kajian Ekonomi Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan.
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Setelah Tahun 2016 APBD Gabungan Tahun 2014-2018.
Stephen S. Heller (2005). IMF Policy Discussion Paper, 2005.
Suharyadi dan Purwanto. (2008). Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi 2 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Suryani, Hasan Basri dan Faisal, (2016). Analisis Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dan di Sumatera Utara. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2016, Hal.. 63-71.
Robert J. Rasdalim , Antonius Y. Luntungan, Patrick C. Wauran (2017). Analysis the Effect of RegionalFinancial Management On The Economic Growthof North Sulawesi Province. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 17 No.01 Tahun
Downloads
Published
Issue
Section
License
The copyright of the received article shall be assigned to the publisher of the journal licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License in line with the license, authors and any users (readers and other researchers) are allowed to share and adapt the material only for non-commercial purposes. In addition, the material must be given appropriate credit, provided with a link to the license, and indicated if changes were made. If authors remix, transform or build upon the material, authors must distribute their contributions under the same license as the original.