Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolan Keuangan Desa Di Kecamatan Suak Tapeh

Authors

  • Muhammad Subhan
  • Ninin Non Ayu Salmah
  • Emma Lilianti

DOI:

https://doi.org/10.31851/jmediasi.v5i1.9367

Abstract

ABSTRACT

 

The reason for this research is to decide on the work of the city authorities, the availability of monetary reports, and the framework of the city's monetary bookkeeping which together impact on the responsibilities of the city's monetary administration. The exploratory technique used is a quantitative strategy, which can be interpreted as a strategy based on positivism's way of thinking, which is used to look at a particular population or test. The type of exploration carried out by the authors in this study is a cooperative which is expected to be able to decide the impact of the work of the city government, the disclosure of financial statements and the framework of the city's financial bookkeeping on the responsibility of the city's financial administration in the Suak Tapeh Region. The information collection strategy used is the Survey/Poll procedure, which is a method of collecting information by providing a set of structured explanations to respondents to answer. The polls are involved by specialists as an examination instrument. The results of the review stated that for testing using a different recurrence investigation using the SPSS rendition 21 program estimate. Based on the results of the ANOVA test, it was obtained that 0.000 < 0.005 and the determined F value was 34.756 > F Table 2.78, so it is very reasonable that H4 is recognized, and it means there is its influence. of X1, X2 and X3 together on Y.

 

Keywords: City Apparatus Work, Monetary Report Disclosure, City Monetary Bookkeeping Framework, Monetary Administration Responsibilities.

 

ABSTRAK

 

Alasan penelitian ini adalah untuk memutuskan pekerjaan otoritas kota, ketersediaan laporan moneter, dan kerangka kerja pembukuan moneter kota yang secara bersama-sama berdampak pada tanggung jawab administrasi moneter kota. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah strategi kuantitatif, yang dapat diartikan sebagai strategi berdasarkan cara berpikir positivisme, yang digunakan untuk melihat suatu populasi atau tes tertentu. Jenis eksplorasi yang dilakukan oleh pencipta dalam penelitian ini adalah koperasi yang diharapkan dapat memutuskan dampak dari pekerjaan pemerintah kota, keterbukaan laporan keuangan dan kerangka pembukuan keuangan kota terhadap tanggung jawab administrasi keuangan kota di Wilayah Suak Tapeh. Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah prosedur Survey/Poll, yaitu suatu metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan memberikan sekumpulan penjelasan yang tersusun kepada responden untuk dijawab. Jajak pendapat yang terlibat oleh spesialis sebagai instrumen pemeriksaan. Hasil review menyatakan bahwa untuk pengujian menggunakan investigasi kekambuhan yang berbeda menggunakan estimasi program SPSS rendition 21. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh bahwa 0,000 < 0,005 dan nilai F yang ditentukan adalah 34,756 > F Tabel 2.78, sehingga sangat beralasan bahwa H4 diakui, dan itu berarti ada pengaruhnya. dari X1, X2 dan X3 bersama-sama pada Y.

Kata Kunci: Pekerjaan Perangkat Kota, Keterbukaan Laporan Moneter, Kerangka Pembukuan Moneter Kota, Tanggung Jawab Administrasi Moneter

References

Aliyah dan Nahar. (2012). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.†Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(2007). Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Edisi Kelima. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP]. (2016). Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta

Dindin Abdullah Ghozali,(2015) Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia , 2015),

Fahmi, Irham. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.

Gunawan, Betara Indra. (2013). “Mengenal Perangkat Desaâ€. (http://www.betaraubd.com/2013/03/mengenal-perangkat-desa.html) diakses pada hari minggu 27 maret 2016 pukul 10.00 WIB.

Harun. (2019). Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Hasan (2017). “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kebupaten Gowa.†Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Haque, A.Shafiqul. (2011). Accountability and Governance: Strengthening extrabureaucratic mechanisms in Bangladesh. Internasional Journal ofProductivity and Performance Management, Vol. 60 Iss.1. pp. 59-74.Canada: Mc.Master University.

Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Ps. 1 angka 8.

Ita Wulandari dkk. (2017) “Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa : Menguak Kesadaran Para Aktor (Studi Pada Desa Hitam Putih)†dalam jurnal Akuntansi Vol. 5 No.2 Desember 2017.

Mardiasmo.(2019). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi, 2013. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sande, Peggy. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Tri Amalia (2021) yang berjudul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widya (2019) dengan judul “ Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)â€, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Downloads

Published

2022-09-05